Peran sistem hukum dalam penanggulangan pelanggaran di masyarakat sangatlah penting untuk menjaga ketertiban dan keadilan. Sistem hukum merupakan landasan bagi suatu negara dalam menegakkan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk mengatur tingkah laku masyarakat.

Menurut pakar hukum, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, “Sistem hukum yang kuat akan mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dari segala bentuk pelanggaran hukum yang dapat terjadi.” Hal ini menunjukkan betapa vitalnya peran sistem hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Dalam upaya penanggulangan pelanggaran, sistem hukum memiliki peran yang sangat besar. Melalui berbagai undang-undang dan peraturan yang ada, sistem hukum memberikan landasan hukum bagi penegakan aturan dan sanksi bagi pelanggar hukum. Dengan adanya sistem hukum yang kuat, masyarakat akan merasa lebih aman dan terlindungi dari tindakan kriminal yang dapat merugikan mereka.

Namun, dalam prakteknya, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam penanggulangan pelanggaran di masyarakat. Menurut data dari Kementerian Hukum dan HAM, tingkat kejahatan di Indonesia masih cukup tinggi, terutama dalam kasus-kasus korupsi dan tindak kriminal lainnya. Hal ini menunjukkan perlunya peran sistem hukum yang lebih efektif dan efisien dalam menangani pelanggaran di masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dari pemerintah dan lembaga terkait untuk memperkuat sistem hukum dalam penanggulangan pelanggaran di masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, “Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sistem hukum guna memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran sistem hukum dalam penanggulangan pelanggaran di masyarakat sangatlah penting. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban demi terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera.